Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Kapolri, Kapolda Bali Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 24/07/2013, 11:57 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (24/7/2013). Arif menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena masuk dalam bursa calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Kedatangan Arif luput dari perhatian wartawan. Arif yang mengenakan kemeja putih ditemui para pewarta setelah dia keluar dari Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 11.05.

"Yang ingin saya sampaikan ini kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan karena kewajiban kami dan sudah dilakukan klarifikasi," kata Arif.

Arif menjabat Kapolda Bali sejak Desember 2012 menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Kalemdikpol Polri. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat, 14 Mei 1960 itu sebelumnya pernah menjabat Sahlisospol Kapolri pada 2012. Dia juga pernah menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2009.

Arif merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984, satu angkatan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno. Kandidat calon kapolri lain, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar telah lebih dulu mengklarifikasi harta kekayaannya ke KPK.

Klarifikasi LHKPN untuk semua calon kapolri rencananya akan berlangsung hingga pekan depan. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini atau sebelum masa pensiun Timur yakni tahun 2014.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan memberikan rekomendasi para nama calon kapolri pada Presiden. Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah.

Selain Arif, ada sembilan nama yang beredar sebagai calon kapolri. Untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com