Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Tampung Laporan Dugaan Gratifikasi Seks

Kompas.com - 23/07/2013, 19:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil langkah tindak lanjut jika ada masyarakat yang melaporkan indikasi penerimaan gratifikasi seksual oleh oknum pejabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan mengenai dugaan gratifikasi seksual tersebut.

”Kalau ada yang melaporkan, bisa saja ditelusuri. Ditelaah dulu laporannya benar atau tidak. Tapi, sejauh ini belum ada informasi itu yang sampai ke KPK,” kata Johan di Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Johan mengungkapkan, pihaknya bisa saja mengusut indikasi penerimaan gratifikasi seks sepanjang diperoleh data dan bukti yang kuat. ”Kalau enggak ada bukti-buktinya, ya, enggak bisa,” ujarnya.

Pernyataan Johan ini menanggapi rencana Serikat Pekerja PT Surveyor Indonesia yang berniat melaporkan ke KPK dugaan pemberian gratifikasi seks yang melibatkan oknum pejabat Kementerian BUMN. Menurut kuasa hukum Serikat Pekerja Surveyor Indonesia, Muhammad Joni, dugaan gratifikasi seks ini melibatkan pimpinan PT Surveyor Indonesia dan oknum pejabat di Kementerian BUMN.

Hari Selasa ini, Serikat Pekerja Surveyor Indonesia melaporkan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Muhammad Arief Zaiunudin ke Polda Metro Jaya. Arief dilaporkan karena membuat keputusan mutasi dan demosi terhadap karyawannya.

Joni menduga, keputusan mutasi dan demosi ini diberikan karena karyawan melontarkan kritik mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan perusahaan, antara lain dugaan pemberian gratifikasi seks kepada oknum pejabat Kementerian BUMN tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com