DPR Minta Pemerintah Siapkan Jalur Alternatif Mudik

"Saya minta kesiapan jalur-jalur alternatif harus betul-betul disiapkan. Karena, menurut pantauan kami, jalur alternatif tidak disiapkan," kata Arwani,se usai diskusi bertajuk "Peliknya Manajemen Mudik" di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Ia mencontohkan, saat komisinya melakukan pemantauan di Tuban, Jawa Timur. Jalur mudik di wilayah itu, katanya, tidak dilengkapi dengan jalur alternatif. Selain itu, tidak ada rambu lalu lintas yang menjadi petunjuk menuju jalur alternatif bagi pengguna jalan.

"Jadi, semua kendaraan berat, truk, maupun kendaraan kecil pribadi, terperangkap semua dalam satu jalur. Tidak ada jalur alternatif," katanya.

Arwani mengungkapkan, hal itu menunjukkan tidak ada perencanaan yang tersinergi dan koordinasi yang baik antara Kemenhub, Kemen PU, kepolisian, dan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap instansi berjalan dengan sudut pandang dan pendekatannya masing-masing.

"Kemen PU dengan pendekatan bangun jalan. Pemda hanya berpikir jalannya rusak dijadikan jalur alternatif, sedangkan dia tidak pernah mendapat kompensasi untuk itu, seperti anggaran untuk perbaikan jalan," kata anggota Fraksi PPP itu.

Sementara itu, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU Winarno membantah pemerintah tidak berkoordinasi dengan kepolisian dan pemda. "Tadi malam, forum pemangku kepentingan lalu lintas masih rapat untuk membahas kesiapan arus mudik," katanya.