Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Terima SMS dari Napi Lapas Tanjung Gusta

Kompas.com - 13/07/2013, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan para menterinya, Sabtu (13/7/2013), terselip sebuah informasi yang diterima Presiden dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan.

Narapidana itu mengeluhkan persoalan listrik dan air yang menjadi hak dasar mereka selama di tahanan. "Kalau benar ini, yang di dalam pun mengirim SMS kepada saya. Saya hargai. Yang di dalam narapidana. Intinya Pak SBY jangan salah terima, kami tidak berarti ingin melakukan sesuatu, tapi listrik dan air penyebabnya tidak ada respons," kata Presiden SBY saat rapat terbatas yang digelar di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu. 

Selain persoalan listrik dan air, Presiden SBY mengakui adanya provokator dalam peristiwa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta itu.

Namun, Presiden menilai pokok permasalahan Lapas Tanjung Gusta ada pada pemenuhan hak-hak dasar para narapidana. "Hak-hak dasar ini yang harus kami penuhi. Ini bulan Ramadhan. Banyak di antara mereka ada juga yang berpuasa. Jadi, jangan gara-gara napi lantas kehilangan hak dasarnya. Ini prinsip," kata Presiden SBY.

Presiden mengaku telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas lapas, terutama yang sudah over capacity. "Tujuannya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Medan ini. Saya ingin dapat laporan digunakan seperti apa," kata SBY. Kalau memang dinilai masih kurang, lanjut SBY, anggaran itu bisa ditambah lagi mengingat perekonomian yang kini membaik sehingga anggaran bisa meningkat.

Kamis lalu, ratusan narapidana dan tahanan melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta. Peristiwa itu bermula saat pasokan listrik dan air ke lapas itu terhenti. Kekacauan pun terjadi dan berujung pada pembakaran di beberapa titik lapas. Saat situasi kacau inilah, ratusan warga binaan kabur setelah sebelumnya menyandera 15 petugas lapas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com