Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Mampu Tangani Century, PKS Minta KPK Menyerah

Kompas.com - 10/07/2013, 12:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban dalam menangani kasus korupsi Bank Century. Ia pun meminta KPK menyerah saja jika tak mampu tangani kasus tersebut.

"Ini kasus umurnya hampir 5 tahun, penyidikan hampir 4 tahun, tapi sudah penyidikan yang jadi tersangka juga agak tidak jelas," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (8/7/2013).

Di dalam kasus Bank Century, KPK baru menetapkan dua tersangka yang merupakan mantan Deputi Bank Indonesia. Mereka adalah Budi Mulya dan Siti Fadjriyah.

Namun, Fahri melihat dua orang itu bukanlah inti dari persoalan Century. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjut Fahri, sudah terang benderang siapa saja yang menerima aliran dana talangan Century yang jumlahnya sampai Rp 6,7 triliun.

"Sudah terlalu banyak orang yang mengusulkan banyak hal kepada KPK. Kalau KPK merasa tidak sanggup, ya bilang saja karena KPK bisa katakan bahwa dia tidak sanggup saja. Konstruksi BPK sudah jelas, hasil hak angket juga sudah jelas. Kalau berulur-ulur ini apa sebabnya?" tutur Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini menuding ada upaya untuk menutup-nutupi kasus Bank Century. Ia menilai ada semacam "langkah siluman" yang bekerja secara sistematis dari dalam internal KPK agar penyidikan kasus Bank Century tidak berkembang.

"Dalam dua periode terakhir, ada oknum KPK yang berkepentingan dalam kasus ini," tuding Fahri.

Seperti diberitakan, KPK menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam pencairan dana bailout Century senilai Rp 6,7 triliun. Dua mantan pejabat BI pun sudah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2012 lalu. Mereka adalah Budi Mulya selaku mantan Deputi IV bidang Pengelolaan Moneter Devisa BI dan Siti Fadjriyah selaku Deputi IV bidang Pengawasan. Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Para anggota Timwas berpendapat, sebagai Gubernur BI, Boediono juga harus ikut bertanggung jawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century. Namun, hingga kini KPK belum juga menetapkan tersangka baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com