Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Kapolri Harus Berani dan Independen

Kompas.com - 04/07/2013, 16:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo harus berani melakukan perubahan di tubuh Polri dan independen. Calon Kapolri diminta tidak masuk dalam pusaran politik dan kepentingan penguasa negeri ini.

“Kriteria calon kapolri harus punya konsistensi dalam bertindak, independen, berorientasi pada hukum bukan pada kelompok atau orang. Dalam kondisi organisasi diperlukan pemimpin yang betul-betul punya keberanian organisasi secara mendasar,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Dari sejumlah nama calon Kapolri yang muncul, menurutnya, belum ada yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Bambang pesimistis terhadap pemilihan calon kapolri yang ditentukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau dilihat dari calon yang ada saya pesimistis,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini pun dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, pergantian dilakukan sebelum masuknya masa pensisun Timur yakni awal 2014 dan menjelang tahun politik. Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Saya kurang setuju kalau Presiden. Nanti di DPR pun pilihlah kapolri yang independen, jangan yang nurut,” katanya.

Menurut Bambang, untuk memunculkan pemimpin yang berani itu, kapolri harus didukung jenderal polisi senior lainnya. Mereka harus secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Kepolisian daerah. Nama-nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Untuk jenderal bintang dua, nama yang disebut-sebut berpotensi, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, dan Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto.

Kemudian mereka yang saat ini menjabat pimpinan daerah, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arief Wachyuhadi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com