Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Kudeta seperti di Mesir Tak Akan Terjadi di Indonesia

Kompas.com - 04/07/2013, 13:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, aksi kudeta seperti yang terjadi di Mesir tak akan terjadi di Indonesia. Namun, ia berharap peristiwa tersebut dijadikan pelajaran berharga untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Tantowi menjelaskan, ancaman kudeta serupa tak akan terjadi karena Indonesia selalu menghormati proses pergantian kekuasaan yang konstitusional. Demokrasi, kata dia, harus ditegakkan sesuai dengan koridor yang ada.

"Kudeta tidak ada dalam sejarah kita. Kita harus memegang nasihat Taufiq Kiemas 'Demokrasi itu harus sesuai waktunya'. Militer (Mesir) kita harap dapat menjalankan transisi pemerintahan dengan baik," kata Tantowi, Kamis (4/7/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengaku prihatin dengan krisis yang terjadi di Mesir. Ia berharap situasi di negara sahabat itu dapat segera membaik.

"Sekali pergantian kekuasaan secara anarkistis terjadi, maka pergantian dengan pola yang sama akan dengan mudah terjadi. Ini pelajaran bagus yang bisa kita petik," ujarnya.

AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHAHED Tentara Mesir berpatroli di luar Universitas Kairo setelah militer mengambil alih kekuasaan Presiden Muhammad Mursi, Rabu (3/7/2013).
Kudeta di Mesir

Seperti diketahui, militer Mesir menggulingkan presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis, Muhammad Mursi, Rabu (3/7/2013) malam. Ketua Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin sementara.

Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, militer memenuhi "tanggung jawab sejarah" untuk melindungi negara dengan mengusir Muhammad Mursi, pemimpin Islam berpendidikan Barat yang terpilih dalam pemilu tahun lalu.

Menurut Sisi, Mansour akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan deklarasi konstitusional selama periode sementara dan akan "membangun pemerintahan yang kuat dan beragam".

Keriuhan meledak menyusul pengumuman militer itu, yang disampaikan Rabu (3/7/2013) pukul 15.00 waktu Mesir, atau Kamis (4/7/2013) pukul 02.00 waktu Indonesia. Namun, pendukung Mursi di sisi lain bersumpah akan menentang kudeta ini sembari meneriakkan, "Ganyang pemerintahan militer" dan "Alun-alun memiliki satu juta martir".

Dalam pernyataan yang di-posting di Facebook dan halaman Twitter kepresidenan, Mursi mengatakan, penjatuhannya oleh militer ini masuk kategorisasi yang seharusnya ditolak oleh semua orang bebas bangsa ini.

"Presiden—yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata—mengatakan semua warga negara, sipil dan militer, para pemimpin dan tentara, harus mematuhi konstitusi dan tidak harus menanggapi kudeta yang membawa Mesir ke belakang," kata Mursi, di laman sosial media itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com