Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gali Strategi Pemenangan Anas pada Kongres 2010

Kompas.com - 02/07/2013, 21:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengaku diajukan sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK selama diperiksa terkait kasus Hambalang, Selasa (2/7/2013). Salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik KPK, menurut Saan, berkaitan dengan pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, 2010.

"Yang ditanya mulai dari embrio pencalonan Anas, perencanaan pencalonan, siapa yang mendorong semua, sampai terakhir terpilih sebagai ketua umum," kata Saan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai pemeriksaan selama tujuh jam.

Saan membantah diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK mengenai iming-iming yang dijanjikan tim pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Kendati demikian, dia mengaku ditanya penyidik soal bagaimana cara meyakinkan peserta kongres agar memilih Anas sebagai calon ketua umum Partai Demokrat saat itu.

"Tidak ada ditanya soal iming-iming itu, tapi bagaimana saya meyakinkan peserta kongres, DPC-DPC, untuk memilih Anas," tuturnya.

Selain itu, Saan mengaku ditanya soal tanggung jawabnya sebagai tim sukses Anas, khususnya di wilayah Jawa Barat. Menurut Saan, KPK tak bertanya seputar akomodasi peserta Kongres. Selebihnya, Saan mengaku dicecar penyidik soal kedekatannya dengan Anas.

Bantah terima uang

Selain mengungkapkan soal materi pemeriksaan, Saan menyampaikan bantahannya atas pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bahwa dia dapat uang dari rekanan proyek Hambalang.

"Enggak ditanya soal itu. Saya juga enggak tahu hal-hal begitu," tuturnya.

Nazaruddin menyebut Saan sebagai pihak yang ikut menerima uang proyek Hambalang yang digelontorkan PT Adhi Karya. Uang tersebut digunakan Saan untuk mengamankan media.

"Setelah Hambalang kontrak, ada pencairan. Nah inilah yang dibagi-bagi ke teman-teman Komisi X, ke Saan untuk amankan media, nanti ada yang antar namanya Eva, terus uang transfer ke rekening perusahaannya Munadi, dan ada ke teman-teman Komisi X lain, termasuk yang lagi diperiksa KPK," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, awal Januari lalu.

Hari ini, KPK memeriksa Saan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bagi Anas yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com