Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamit Hilang, JK Nilai Polisi Lalai

Kompas.com - 01/07/2013, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com
— Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya 250 batang dinamit adalah pihak kepolisian. Menurutnya, kepolisian tidak mengerahkan personel yang cukup untuk mengamankan distribusi barang berbahaya.

"Barang yang begitu sensitif cuma dikawal dua orang, pasti kurang pengawasan. Kalau kurang pengamanan, kemungkinan lalainya pasti tinggi sekali. Cuma dua orang polisi, padahal yang dikawal lima truk. Tengah malam lagi, pasti susah itu," kata JK di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (1/7/2013).

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman juga menilai ada kesalahan di kepolisian. Ke depan, harapannya, prosedur pengawalan bahan peledak perlu diperbaiki.

Marciano menambahkan, pelaku pencurian tersebut bisa saja teroris. Mereka sudah membidik bahan peledak lantaran kurangnya pengamanan. Namun, kata dia, bisa juga pelaku merupakan bajing loncat yang biasa mencuri barang-barang di kendaraan.

"Kita harapkan dinamit itu segera ditemukan karena berpotensi menimbulkan gangguan," kata Marciano.

Seperti diberitakan, hilangnya dua kotak yang setiap kotak berisi 125 batang dinamit baru diketahui saat sampai di tujuan, yakni di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saat diperiksa, terpal penutup salah satu truk sobek.

Iring-iringan sempat berhenti di Marunda, Jakarta Utara, saat dibawa dari Subang, Jawa Barat. Kendaraan juga beberapa kali berjalan pelan akibat jalan rusak. Saat berhenti atau berjalan pelan, diduga aksi pencurian dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com