Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Hari Ini Pilpres, Jokowi Jadi Presiden

Kompas.com - 27/06/2013, 13:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Popularitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang dianggap layak menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014 terus menanjak. Direktur Indonesia Research Centre (IRC) Agus Sudibyo mengatakan, dalam survei yang dilakukan lembaganya pada Mei 2013 lalu, elektabilitas Jokowi menunjukkan tren yang terus meningkat. 

Sebanyak 24,8 persen responden memilih Joko Widodo sebagai presiden jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Di bawahnya, ada Prabowo Subianto (14,8 persen), Aburizal Bakrie (7,9 persen), Wiranto (3,9 persen), Mahfud MD (3,7 persen), Dahlan Iskan (3,5 persen), Rhoma Irama (2,7 persen), Hari Tanoesoedibjo (2,3 persen), dan Ani Yudhoyono (2,0 persen).

"Jokowi menunjukkan tren elektabilitas yang cukup meyakinkan. Sebagian besar masyarakat cenderung memilihnya menjadi presiden untuk periode berikutnya," kata Agus, dalam paparan hasil survei nasional IRC tentang elektabilitas partai politik dan kandidat presiden, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Selain tokoh-tokoh tersebut, ada beberapa figur lain yang dipilih responden. Akan tetapi, tingkat keterpilihannya tidak lebih dari satu persen. Mereka adalah Hatta Rajasa, Surya Paloh, Sri Mulyani, Anis Matta, Rustriningsih, Puan Maharani, Yusril Ihza Mahendra, Gita Wirjawan, Djoko Suyanto, Hidayat Nur Wahid, dan Sutiyoso.

Survei IRC menggunakan metode penarikan sampel dan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada Mei 2013. Sebanyak 1.800 responden terlibat dalam survei ini dengan margin of error 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Sepuluh persen responden tidak menjawab dan 8,9 persen responden merahasiakan pilihannya," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com