Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Soal Koalisi, Semua "Offside"

Kompas.com - 21/06/2013, 10:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy menyayangkan banyak pihak yang ikut berkomentar terkait nasib partainya di koalisi. Ia menuding semua komentar itu tidak kompeten karena dilontarkan oleh pihak yang sebenarnya tak memiliki wewenang.

"Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh PKS keluar dari koalisi, saya rasa sudah keluar dari konteks. Hal ini karena persoalan itu disampaikan oleh orang yang tak berkompeten," kata Aboebakar saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti komentar yang keluar dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang meminta PKS mundur dari koalisi. Menurutnya, tak pantas seorang juru bicara presiden ikut memberikan pernyataan politik.

Selain itu, ia juga mengkritik Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang mendorong PKS hengkang dari koalisi. Baginya, pernyataan-pernyataan itu tak pantas dikeluarkan kecuali oleh pimpinan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sekarang main umbar statement, apa yang disampaikan itu sudah offside," ujarnya.

Sebenarnya, kata Aboebakar, persoalan bisa disederhanakan. Semua bisa selesai dengan cara membicarakannya secara baik-baik, dan ambil keputusan tegas.

"Tak perlu berbelit. Dulu koalisi dibentuk dengan baik-baik, kita bikin kontrak hitam di atas putih, selesaikan pula dengan baik, begitu," ujarnya.

Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com