Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Kekurangan Kader untuk Gantikan Taufiq Kiemas

Kompas.com - 20/06/2013, 13:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa partainya tak kekurangan sosok calon pengganti Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR. Meski begitu, belum ada putusan resmi mengenai sosok calon pengganti yang dimaksud.

"PDIP tidak kekurangan kader," kata Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Anggota Komisi VI ini menjelaskan, beberapa tokoh PDIP yang bisa dikategorikan senior adalah Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Nama-nama tersebut, dianggapnya cukup kompeten untuk diusung sebagai calon pengganti Taufiq Kiemas.

Hendrawan mengungkapkan, sejumlah pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan bakal calon pengganti Taufiq adalah kandidat yang bijaksana, teruji reputasi politiknya, dan kredibel. Ia yakin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki tim tangguh untuk mengumpulkan informasi akurat mengenai hal-hal tersebut.

"Di internal belum muncul nama. Kami percaya bu Mega punya informasi lebih bagus dari kami," ujarnya.

DPP PDIP akan menggelar rapat membicarakan sosok pengganti Taufiq pada hari ini. Pasalnya MPR sudah menyatakan niatnya untuk mengirim surat pada Fraksi PDIP. Surat itu adalah permintaan agar PDIP segera menyampaikan sosok yang menjadi calon pengganti Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR. Batas waktu yang dimiliki PDIP untuk menentukan calon adalah pada 7 Juli 2013.

Sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur waktu 30 hari setelah Ketua MPR dinyatakan berhalangan tetap. Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura pada 6 Juni 2013 lalu. Sosok penggantinya diharap memiliki pemahaman tentang kenegaraan yang baik mengingat MPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan sangat tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com