PKS Akan Tetap "Dipelihara" SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap salah satu partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diprediksi tak akan berbeda dengan sebelumnya. PKS kembali bersikap berbeda dengan kesepakatan koalisi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai, Presiden SBY akan memilih mengambangkan sikapnya terhadap PKS. Sikap ini, menurut dia, dipilih SBY dengan memperhitungkan kekuatan koalisi di parlemen.

"Kalau saya melihat, sikap SBY tetap tak akan berubah. Dia sepertinya lebih memilih mengambangkan posisi PKS," kata Gun Gun kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2013).

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini mengungkapkan, jika SBY memberikan sanksi, maka pilihan paling maksimal adalah merotasi menteri asal PKS. Tak akan ada sanksi hingga mengeluarkannya dari barisan koalisi. 

Menurut Gun Gun, SBY sadar bahwa modal dukungan di DPR rapuh dan bukan kekuatan loyalis. Fraksi PKS dengan 57 kursi (10,18 persen) serta Fraksi Partai Golkar dengan 106 kursi (18,93 persen) adalah dua fraksi yang sangat penting untuk bisa dikendalikan agar tidak menjadi bola liar. Sebab, mitra loyalis Demokrat yang lain, seperti PAN dengan 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,79 persen), dan PKB 28 kursi (5 persen), dianggap tidak cukup kuat sebagai basis dukungan.

Untuk mendelegitimasinya, kata Gun Gun, SBY akan membiarkan PKS terkatung-katung di dalam sangkar koalisi. Dengan demikian, PKS bisa saja distigmastisasi sebagai partai tak konsisten karena berseberangan dengan pemerintah tapi ikut menikmati kekuasaan.

"Dengan demikian, kecenderungannya, SBY akan 'memelihara' PKS meskipun marah dengan kenakalan partai ini," ujarnya.