Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Paripurna soal BBM, Fraksi PKS Gelar Rapat Internal

Kompas.com - 17/06/2013, 09:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat menjelang digelarnya sidang paripurna, Senin (17/6/2013), yang akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Salah satu komponen dalam RAPBN-P 2013 adalah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Fraksi PKS Indra membenarkan bahwa fraksinya menggelar rapat pagi ini untuk melakukan konsolidasi terkait paripurna soal BBM. Sebelumnya, PKS menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Iya, rapat sedang berlangsung sejak pukul 07.30 WIB tadi," ujar Indra.

Seperti diketahui, hingga rapat terakhir, PKS tetap menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap PKS itu berseberangan dengan partai koalisi lain yang mendukung pemerintah. Saat ditanya lebih lanjut tentang skenario yang akan ditempuh PKS dalam rapat paripurna nanti, Indra enggan menyampaikannya.

"Skenarionya berjuang optimal untuk menjalankan amanah membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat," kata dia.

Pantauan Kompas.com, rapat Fraksi PKS digelar di lantai III Ruang Fraksi Gedung Nusantara I DPR. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. Sebanyak 31 orang anggota fraksi hadir dari 57 anggota Fraksi PKS. Beberapa di antaranya yakni Hidayat Nur Wahid, Refrizal, Fahri Hamzah, Indra, Jazuli Juwaini, Zulkieflimansyah, dan Abdul Hakim.

Setelah rapat fraksi selesai, semua anggota Fraksi PKS akan mengikuti rapat paripurna. Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Dalam draf RAPBN-P, terdapat komponen dana kompensasi kenaikan harga BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program keluarga harapan, program raskin, dan program siswa miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com