Sudi: Majelis Syuro PKS Pernah Dukung Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Sudi, Majelis Syuro PKS pernah menyatakan setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sudi menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerima Majelis Syuro PKS yang didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie membicarakan kebijakan pemerintah sekitar satu bulan lalu. Sudi tak mau menyebut lokasi pertemuan. Ia hanya memastikan tidak bertemu di Istana Presiden.

"Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Tapi kenyataannya seperti ini (menolak)," kata Sudi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Sudi menambahkan, ketika jajaran PKS menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, pihaknya kembali berkomunikasi dengan PKS. Ketika itu, mereka menyebut belum ada keputusan resmi partai terkait BBM. Namun, kata dia, PKS terus menyampaikan penolakan secara terbuka.

Sudi mengatakan, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan karena subsidi BBM dianggap tidak tepat. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM, kata dia, akan dialihkan kepada rakyat tidak mampu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini, yang banyak menikmati, orang yang mobilnya banyak. Subsidi akan dialihkan kepada yang memerlukan, rakyat miskin. Kok tidak setuju? Kan aneh," kata Sudi.

Seperti diberitakan, PKS gencar menyatakan menolak kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Mereka memasang spanduk hingga demonstrasi.

Sikap resmi PKS

Sementara itu, pada Rabu (12/6/2013), Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.