Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Sekjen PPP Terancam Batal "Nyaleg"

Kompas.com - 12/06/2013, 09:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Arwani Thomafi terancam batal menjadi calon anggota legislatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret seluruh daftar bakal caleg yang maju dari daerah pemilihannya, Jawa Tengah III.

Dari hasil verifikasi KPU ditemukan bahwa ada seorang caleg perempuan, Ainaul Mardiyah, yang menyerahkan fotokopi KTP yang tak berlaku. Dengan dicoretnya Ainaul, PPP tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil tersebut.

Arwani mengungkapkan, sebenarnya Ainaul telah menyertakan surat keterangan yang menyatakan dirinya tengah memproses pembuatan e-KTP. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 201 disebutkan, jika KTP non-elektronik habis masa berlakunya, maka KTP itu dapat dianggap tetap berlaku sampai yang bersangkutan mendapatkan e-KTP.

"Tapi ternyata oleh teman-teman DPP, selain menyerahkan KTP yang sudah kedaluwarsa, juga disampaikan surat keterangan," katanya kepada wartawan, Selasa (11/6/2013) malam, saat melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu.

Meski demikian, Arwani optimistis tetap bisa maju sebagai caleg PPP karena merasa memiliki bukti kuat. Terkait hal itu, katanya, PPP juga telah melaporkan hal itu ke Bawaslu. 

KPU menyatakan, ada empat parpol yang dicoret seluruh bakal calegnya akibat tidak memenuhi keterwakilan perempuan di daerah pemilihan. Keempat parpol itu yaitu Partai Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PPP (Dapil Jabar II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), dan PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com