Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Caleg Dianulir, Gerindra Tuding KPU Tak 'Fair'

Kompas.com - 11/06/2013, 12:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memprotes keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menganulir semua bakal caleg Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Barat V. Keputusan ini diambil KPU karena ada salah satu bakal caleg yang terdaftar juga di partai lain. 

"KPU tidak fair, seharusnya kalau memang ada indikasi ganda disampaikan dulu kepada partai. Selain itu, menurut PKPU, seharusnya kalau ada bakal caleg perempuan yang bermasalah bisa digantikan dengan caleg perempuan lain untuk memenuhi keterwakilan perempuan," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

KPU memutuskan, salah satu caleg Gerindra dari Jawa Barat V bernama Nur Rahmawati gugur karena terdaftar juga sebagai caleg di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dengan gugurnya Nur, maka komposisi keterwakilan perempuan Gerindra tidak memenuhi syarat sehingga seluruh bakal caleg dari dapil Jawa Barat V pun dinyatakan gugur.

Menurut Muzani, pihaknya sudah memberitahu KPU pada masa perbaikan tentang status Nur yang sudah menyatakan mundur dari pencalegan PKPI pada tanggal 18 Mei 2013.

"Dia sudah menyatakan akan maju dengan Gerindra, jadi harusnya tidak masalah. Saya tidak tahu kenapa PKPI masih memasukkan nama yang bersangkutan lagi," katanya.

Muzani menyatakan, partainya melakukan tindak lanjut dengan melaporkan keputusan KPU ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini.

"Saya berharap KPU berlaku fair, melakukan tugasnya sesuai peraturan KPU. Kami sudah protes dengan tidak menandatangani berita acara, selanjutnya kami lapor ke Bawaslu," ujar Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com