Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Pilih Bisnis Konveksi daripada Ikut Konvensi

Kompas.com - 10/06/2013, 15:07 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku banyak yang mendorongnya untuk mengikuti bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, saat ini, Anas mengaku ingin fokus menghadapi masalah hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengembangkan bisnisnya di bidang konveksi.

"Ada banyak teman-teman yang meminta, mendorong saya ikut konvensi Partai Demokrat, tapi sekarang saya sedang konsentrasi, pertama menghadapi persoalan hukum. Kedua belajar bisnislah, kecil-kecilan. Saya sedang belajar konveksi dan lain-lain," terang Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Namun, Anas tidak tegas menjawab apakah akan mempertimbangkan dorongan pendukungnya untuk mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu juga mengaku belum mengetahui mekanisme konvensi.

"Saya enggak tahu. Kalau ada konvensi, konvensinya seperti apa saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, dukungan agar Anas maju dalam konvensi capres Partai Demokrat dilontarkan mantan Wakil Direktur Eksekutif partai itu, M Rahmad. Menurut dia, Anas masih memiliki dukungan di internal Partai Demokrat untuk maju sebagai capres.

"Banyak desakan dari bawah (pengurus daerah dan cabang) agar Anas ikut konvensi. Ketika didesak, Anas tersenyum. Jadi, kami memahaminya senyuman itu positif," ujar Rahmad saat dihubungi, Rabu (5/6/2013).

Dia mengungkapkan, saat ini Anas masih mempertimbangkan opsi ikut dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Anas, lanjutnya, khawatir konvensi hanya akan dijadikan siasat bagi mantan partainya itu.

"Konvensi Demokrat ini beneran atau hanya siasat mengambil energi politik untuk mendongkrak Partai Demokrat. Kalau konvensi betulan, senyuman Anas itu rasanya bermakna positif," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden. Konvensi bersifat semi-terbuka dengan artian siapa pun bisa mendaftar, tetapi tetap diseleksi melalui sistem survei. Partai ini akan menggunakan tiga lembaga survei untuk menakar tingkat elektabilitas setiap kandidat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com