Salim Segaf: PKS Belum Tolak BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al Jufrie mengatakan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi partai yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Salim, penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya merupakan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan individu kader.

Menurut Salim, Majelis Syuro belum mengambil keputusan terkait kebijakan BBM ataupun keberadaan PKS di koalisi pemerintahan, begitu pula Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang merupakan forum tertinggi partai.

"Kalau keputusannya di Majelis Syuro belum ada. Di DPTP sampai sekarang belum berkumpul. Kalau yang didengar-dengar, itu sikap DPP atau sebagian kader saja. Jadi kalau muncul dari DPTP, itu yang benar," kata Salim di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.

Salim menambahkan, dalam pertemuan DPTP terakhir, tidak ada keputusan menolak kenaikan harga BBM ataupun keluar koalisi pemerintahan. Pekan depan, kata dia, memang akan ada pertemuan Majelis Syuro yang kemungkinan akan membahas masalah BBM.

Dikatakan Salim, sebagai Menteri Sosial, ia memastikan akan terus melakukan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) telah disetujui sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Para petinggi PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Bahkan, telah dipasang spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM, di jalan-jalan di Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan "BBM naik harga rakyat menderita. Tolak sekarang juga." Di spanduk itu juga terdapat lambang PKS.