Soal BBM, SBY dan PKS Saling Mengunci Langkah

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tampaknya tidak akan diganggu meski terang-terangan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (PKM). Pasalnya, PKS maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah memainkan politik saling mengunci langkah sehingga keduanya pun tak bisa berkutik. Demikian disampaikan Psikolog Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat dihubungi Jumat (7/6/2013).

"Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, PKS yang mengancam mundur dari koalisi setelah menterinya dicopot (Menristek Suharna Surapranata) tidak juga keluar dari koalisi. Kali ini, juga saya yakin demikian," ujar Hamdi.

Ia menilai PKS saat ini juga membutuhkan posisi di dalam pemerintahan. Hampir seluruh partai, kata Hamdi, saat ini mengamankan posisinya di pemerintahan. Hal ini karena ada kecenderungan partai politik memanfaatkan aksesnya melalui menteri-menteri untuk mengumpulkan dana kampanye.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Setgab juga diyakini tidak akan mendepak PKS dari koalisi. Hamdi melihat langkah mendepak PKS dari koalisi sangat riskan bagi keberlangsungan pemerintahan SBY yang hanya tinggal 1,5 tahun.

"Pasti kalau ada reshuffle atas menteri-menteri PKS tentu ada ketidakstabilan politik," katanya.

Selain itu, Hamdi berpendapat suara PKS di parlemen juga cukup besar. Jika kemudian PKS menjadi oposisi bersama dengan PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, maka pemerintah akan kesulitan mengegolkan program-programnya.

"Jadi keduanya ini saling mengunci. SBY pun pintar mengunci posisi PKS dengan menempatkan Tifatul Sembiring sebagai Sekretaris Sosialisasi. Jelas Tifatul akan meminta bantuan Ketua Majelis Syuro untuk mendukungnya sehingga PKS terkesan tidak solid dari luar," imbuh Hamdi.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Namun, rencana ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Penolakan dari PKS ini mengundang reaksi dari Partai Demokrat.

Pasalnya, PKS adalah bagian dari partai koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.