Tak Ada Undangan Rapat Setgab untuk Presiden PKS Anis Matta

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim membantah tudingan yang menyudutkan terkait ketidakhadiran pimpinan partainya dalam rapat Sekretariat Gabungan di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/6/2013) malam. Rapat itu membahas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak.

Selain soal berubahnya undangan dua jam menjelang rapat, ternyata Presiden PKS Anis Matta tak pernah menerima undangan yang memintanya hadir dalam rapat itu. Sebelumnya, undangan ditujukan untuk pimpinan fraksi, tetapi kemudian berubah untuk ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Anis tengah berada di luar kota.

"Dan, dalam perkembangannya, informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tidak ada undangan apa pun yang diterima Presiden PKS terkait acara (rapat) tersebut," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan pada Kamis (6/6/2013).

Dengan tidak adanya undangan untuk Presiden PKS, lanjut Hakim, perwakilan DPP PKS pun membatalkan hadir dalam rapat itu.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai. Pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

Rapat dipimpin oleh Boediono dan dihadiri petinggi partai koalisi, seperti Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Usulan kompensasi yang akan diberikan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.