Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudi Setiawan Gelontorkan Miliaran Atas Persetujuan LHI

Kompas.com - 30/05/2013, 18:06 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka pembobol Bank Jabar Banten (BJB) Yudi Setiawan mengatakan, dirinya menggelontorkan uang miliar rupiah ke Partai Keadilan Sejahtera atas sepengetahuan Luthfi Hasan Ishaaq selaku pucuk pimpinan partai saat itu.

"Itu saya berikan kepada Pak Luthfi. Ya tentunya ini atas persetujuan Pak Luthfi," kata Yudi, yang juga bos PT Cipta Terang Abadi, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV beberapa waktu lalu.

Selain itu, Yudi mengaku menggelontorkan uang miliaran rupiah kepada Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi. Baik Luthfi maupun Fathanah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang suap impor sapi.

Uang tersebut ada yang pemberian maupun pinjaman pribadi. Yudi mengaku, uang tersebut bersumber dari kantong pribadi maupun pinjaman ke BJB. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang wajar.

"Ini bukan money laundering. Tidak ada negara dirugikan," kata Yudi, yang diduga memeroleh sejumlah proyek pertanian atas jasa Luthfi.

Terkait motif penggelontoran uang miliaran rupiah tersebut, Yudi tak menjelaskannya secara gamblang. Yudi hanya mengatakan, "Kalau Pak Luthfi bukan siapa-siapa, ya, tidak mungkin (digelontorkan).

Yudi percaya bahwa Luthfi memiliki pengaruh atas kader PKS Suswono yang memimpin Kementerian Pertanian.  Yudi juga mengakui bahwa dirinya membantu membuat konsep program pertanian ketika partai dakwah ini mengincar Rp 2 triliun dari sejumlah kementerian guna kepentingan Pemilu Presiden 2014.

Diwartakan sebelumnya, Luthfi dan Fathanah sempat meminta uang kepada Yudi. Pada 7 Juli 2012, Fathanah meminta uang tunai Rp 250 juta. Selain itu, Luthfi dikatakan pernah meminta Rp 1,45 miliar untuk keperluan partai. Sebagian besar uang itu diterima Fathanah, tapi ada juga yang diberikan ketika Fathanah bersama Luthfi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com