Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: "Badai Sapi" Dongkrak Simpati Publik

Kompas.com - 24/05/2013, 17:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta bersyukur badai korupsi kuota impor daging sapi justru mendongkrak simpati publik. Atas dasar itu, dia optimistis PKS bisa merangsek ke tiga besar di Pemilihan Umum 2014.

"Saya bersyukur bahwa seluruh peristiwa ini justru menambah simpati publik kepada PKS. Saya confident PKS akan masuk tiga besar," kata Anis di sela-sela pertemuan kader DPP dan DPW PKS, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Mantan Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, salah satu indikator meningkatnya simpati publik adalah kecerdasan masyarakat yang mengendus adanya diskriminasi penanganan dugaan korupsi kader-kader di partainya. Menurutnya, publik pasti sudah menduga bahwa ada perlakuan khusus dari pihak tertentu yang menginginkan citra PKS ambruk.

Saat ditanya mengenai pihak yang sengaja menginginkan PKS anjlok, Anis menolak menjawabnya. Namun, ia sangat yakin dugaan tersebut mengingat terlalu banyak pihak luar yang seharusnya tidak perlu dilibatkan.

"Sekarang ini masyarakat melihat ada diskriminasi dalam hukum. Ada sifat berlebih-lebihan dalam tata cara mereka memperlakukan PKS," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu ini, PKS terus digempur oleh dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) rekomendasi kuota impor daging sapi. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terseret sebagai tersangkanya.

Pada bagian lain, orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, juga semakin memperkeruh keadaan. Fathanah diduga mengalirkan sejumlah uang ke puluhan perempuan dan kasusnya terus ditelusuri terkait kemungkinan adanya aliran dana ke tubuh PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com