Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Tak Pantas, Tukang Mebel Jadi Presiden

Kompas.com - 19/05/2013, 10:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku heran masih saja banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019.

Ruhut melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berantakan. Satu tahun masa jabatan, persoalan Ibu Kota seperti kemacetan, banjir, dan sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan.

"Masih ada yang jagoin? Hancur begitu. Itu, survei dulu, sekarang lihat jalan makin macet, banjir di mana-mana, sudah enggak pantas dia jadi presiden. Gimana, jadi Wali Kota Solo saja gagal, tukang mebel mau jadi capres," kata Ruhut kepada Tribunnews, Minggu (19/5/2013).

Publik, kata Ruhut, jangan tertipu oleh upaya pencitraan yang terus dibangun Jokowi lewat banyak media massa demi meraih kursi nomor satu di Indonesia. "Jangan jadi korban pencitraan, aduh, masih saja jagokan dia," kata Ruhut.

Ruhut juga mengklaim tidak ada satu pun partai politik yang menjagokan Jokowi menjadi presiden tahun 2014 mendatang, bahkan PDI Perjuangan sekalipun. Dengan tidak adanya dukungan tersebut, lanjut Ruhut, mustahil Jokowi akan maju jadi calon presiden tahun 2014 karena undang-undang tidak membolehkan kandidat presiden dari kalangan independen mencalonkan diri.

"PDI-P saja enggak calonin dia, siapa yang mau dukung, mau maju jadi calon independen? Ya enggak bisa, itu ada undang-undang, ini kan negara hukum, kalau gubernur, wali kota, bupati bisa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com