Dieksekusi, Miranda Jadi Narapidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (14/5/2013). Pemindahan ini dilakukan menyusul diterbitkannya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Miranda tetap divonis tiga tahun penjara.

Dengan diterbitkannya putusan MA ini, perkara kasus suap cek perjalanan yang menjerat Miranda telah berkekuatan hukum tetap dan Miranda berstatus sebagai terpidana. "Perlu disampaikan bahwa hari ini dilaksanakan eksekusi untuk putusan pengadilan Miranda," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Rencananya, Miranda akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu atau Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. "Sementara ini ke Pondok Bambu dicek dulu. Nanti kalau penuh, baru ke LP Tangerang," ujar Johan.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Miranda. Dengan demikian, Miranda tetap dihukum tiga tahun penjara. Majelis hakim MA menilai, putusan pengadilan tingkat pertama dan banding sudah benar serta relevan.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Miranda. Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan ini diperkuat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT DKI Jakarta.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tipikor, Miranda terbukti bersama-sama Nunun Nurbaeti menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 untuk memuluskan langkahnya menjadi Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. Adapun Nunun lebih dulu divonis dua tahun enam bulan penjara dalam kasus ini.

Meski pemberian suap tidak dilakukan Miranda secara langsung, majelis hakim menilai ada serangkaian perbuatan Miranda yang menunjukkan keterlibatannya. Miranda dianggap ikut menyuap karena perbuatannya berhubungan dan berkaitan erat dengan perbuatan aktor lain, seperti Nunun Nurbaeti, serta anggota DPR 1999-2004, Hamka Yamdhu dan Dudhie Makmun Murod. Johan mengatakan, sejak awal KPK memang berkeyakinan bahwa Miranda terlibat dalam pemberian suap berupa cek perjalanan itu.