KPK: Kriminalisasi Jubir KPK, Perlawanan dari Penikmat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, langkah Partai Keadilan Sejahtera yang melaporkan Juru Bicara KPK Johan Budi ke kepolisian merupakan bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Busyro mengatakan, gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tentunya mengundang perlawanan dari para penikmat korupsi.

"Puluhan juta rakyat tidak paham apa yang sesungguhnya ada di pusat-pusat politik, sedangkan KPK mengetahui jeroan-jeroan episentrum korupsi. Jadi, kriminalisasi Johan perlu dilihat dari sudut pandang gerakan pemberantasan korupsi politik oleh KPK yang tentu mengundang perlawanan penikmat korupsi," ungkap Busyro melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa (14/5/2013).

Menurut Busyro, sudah menjadi risiko jika KPK dilaporkan ke kepolisian. KPK, katanya, sudah masuk ke korupsi politik sehingga ada pihak yang merasa terganggu dengan gerakan KPK ini. "Kita semakin prihatin, rakyat dan umat yang tidak diedukasi dengan politik kejujuran menjadi korban sistemik korupsi politik," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini juga mengatakan, KPK mengajak elite partai politik segera memulai niat dan langkah baru untuk meraih kekuasaan dengan cara yang beradab, jujur, dan meninggalkan dusta politik.

"Doa rakyat miskin jangan diremehkan karena dahsyat dan mampu menjungkirbalikkan kekuatan sebesar apa pun jika dibangun dengan moral kumuh," ucapnya.

Seperti diketahui, PKS melaporkan Johan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHP. Menurut pengacara PKS, Faudjan Muslim, Johan dinilai telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar bahwa PKS menghalang-halangi petugas KPK melakukan penyitaan mobil. Atas laporan ini, pimpinan KPK akan membela Johan menghadapi laporan PKS tersebut.

Johan yang ditemui di Gedung KPK, Senin (13/5/2013), mengaku siap menghadapi laporan PKS. Mantan pewarta di surat kabar nasional ini mengaku siap diperiksa kepolisian jika keterangannya diperlukan dalam proses selanjutnya. Sebelumnya, penyidik KPK gagal menyita beberapa mobil di kantor DPP PKS yang diduga terkait dengan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Menurut KPK, petugas keamanan PKS dan organisasi massa menghalangi upaya tersebut, dan akhirnya KPK hanya menyegel mobil-mobil itu. Sebaliknya, PKS membantah menghalangi upaya KPK menyita mobil-mobil itu. Menurut mereka, yang terjadi adalah para penyidik tak membawa surat perintah penyitaan.