Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisikan KPK, PKS Bisa Kalah Dua Kali

Kompas.com - 13/05/2013, 14:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera yang melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mabes Polri dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Kalau tak cermat dan salah mengambil langkah, nama baik partai yang akan semakin terpuruk. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan, saat ini kedua pihak (PKS dan KPK) berada di posisi yang sama-sama merasa benar.

PKS merasa diperlakukan buruk dan mencoba melawan, sedangkan KPK berkeyakinan bahwa langkahnya menyita mobil yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di partai tersebut telah sesuai prosedur. "Kekalahan pertama, misalnya, siapa yang tidak cermat mengamati, dan kedua, melawan pendapat umum. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya kekalahan yang akan diterima PKS bisa dua kali lipat," kata Effendi di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Effendi menyampaikan, saat ini PKS dalam posisi panik sehingga berpotensi gegabah dan salah mengambil langkah. Menurutnya, kepanikan itu nampak dari bahasa yang disampaikan saat KPK berencana kembali mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat itu, PKS mengungkapkan niatnya untuk menyambut kedatangan KPK dengan memberikan rangkaian bunga.

Bagi Effendi, hal itu merupakan bahasa hiperbola yang sarat makna dan mempertegas kepanikan PKS. "Bahasa yang disampaikan juga agak berlebihan bahwa kedatangan KPK disambut dengan karangan bunga. Bahasa-bahasa hiperbolis itu adalah bentuk kepanikan," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan melakukan kebohongan terhadap publik. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak melaporkan KPK secara institusi, tetapi sebatas oknum di internal KPK.

Adapun oknum KPK yang akan dilaporkan ke kepolisian adalah 10 penyidik yang mendatangi kantor DPP PKS dan Juru Bicara KPK Johan Budi. "Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com