Bambang Soesatyo: Ganti Menteri Hukum dan HAM!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait bebasnya narapidana kasus korupsi keluar masuk sel tahanan, bukan hal baru. Ia menuding Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

"Apa yang disampaikan Abraham bukanlah sesuatu yang baru karena begitulah kenyataannya. Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, itu adalah Menhuk dan HAM," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (10/5/2013). 

Bambang mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa kamar yang dihuni para koruptor dilengkapi dengan pendingin ruangan, lemari es, televisi, hingga komputer.

"Biasanya seperti yang disinyalir Abraham, dan itu memang fakta. Mereka kerap pulang ke rumah malam hari dan kembali pagi," ujar Bambang.

Ia juga mengkritik alasan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengaku kewalahan mengawasi lapas. "Kalau begitu ganti menterinya. Itu pencitraan saja. Hanya seolah-olah saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan fakta hasil observasi KPK selama ini tentang kehidupan koruptor di balik sel. Hasilnya, para koruptor kelas kakap yang masih memiliki harta berlimpah ternyata sering keluar sel tahanan. Mereka kerap pulang ke rumah dan bahkan berkeliaran di pusat perbelanjaan.

Abraham juga mengutarakan bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sempat menghubunginya. Denny, sebut Abraham, sudah angkat tangan dengan persoalan napi yang keluar masuk sel.

Denny pun meminta pertolongan KPK agar sejumlah tahanan korupsi dilimpahkan ke Rutan Guntur. Namun, Denny melalui pesan tertulisnya membantah hal ini. Dia mengaku, saat itu hanya membicarakan tentang izin sakit yang kerap digunakan napi untuk keluar dari dalam sel.

Melalui serial tweet, Denny juga menuturkan klarifikasinya ke Abraham menyusul munculnya pernyataan Abraham itu. Selain itu, Denny juga menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap melakukan evaluasi atas penanganan narapidana dan tahanan, baik di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.