Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Prabowo dalam Kerusuhan Mei di Youtube

Kompas.com - 09/05/2013, 19:42 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon mengunggah video yang berisi kompilasi berita-berita di televisi berisi konferensi pers Prabowo tentang Mei 1998.

"Ini kan sejarah 15 tahun," kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, Kamis (9/5/2013), mengenai alasannya mengunggah video tersebut di Youtube.

Video dengan durasi 12 menit 49 detik itu diunggah Rabu (8/5/2013) dan berisi potongan-potongan berita konferensi pers yang dilakukan adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Farid Prawiranegara.

Ada tiga media televisi yang potongan beritanya dimuat yaitu Nuansa Pagi- RCTI, Fokus - Indosiar, Cakrawala ANTEVE, dan SCTV.

Potongan berita berisi tentang konferensi pers yang dilakukan awal Oktober 1999. Bahan konferensi pers adalah pernyataan Prabowo yang saat itu sudah 14 bulan berada di Aman, Yordania.

Dalam konferensi pers itu, Hasjim menyayangkan pemerintah yang sepertinya ingin menjadikan Prabowo kambing hitam atas kerusuhan Mei 1998.

Disebutkan Hasjim, dalam surat Mensesneg Muladi kepada Komnas HAM pada 13/9/1999 disebutkan ketidakterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei.

Namun, pada 7/10/1999, Tim Gabungan Pencari Fakta menyatakan Prabowo bersalah yang kemudian berujung pada Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo.

"Kami berencana menggugat pemerintah untuk fitnah dan tuduhan tak berdasar itu," kata Hasjim.

Dalam potongan berita Cakrawala ANTV, Muladi disebut kaget saat mengetahui suratnya bocor.

Sementara, Mayjen Sudrajat selaku Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI mengatakan, Prabowo dipecat bukan karena kerusuhan Mei.

"Karena keliru menjabarkan tugas-tugasnya sebelum kerusuhan Mei terjadi," katanya.

Fadli Zon yang mengunggah video berjudul "Konferensi Pers Mengenai Prabowo dan Tuduhan Mei 1998" itu mengatakan, dalam perjalannya gugatan pada pemerintah tidak jadi dilakukan.

"Karena sudah ada klarifikasi dari pemerintah," kata Fadli Zon.

Berikut video tersebut di youtube:

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com