Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Saja Uang Fathanah Mengalir?

Kompas.com - 08/05/2013, 09:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Follow the money (ikuti aliran uangnya)", menjadi prinsip yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Ahmad Fathanah. Orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang juga punya nama lain Olong ini diduga melakukan pencucian uang yang menyamarkan hasil tindak pidana korupsi melalui sejumlah cara.

Salah satu cara yang diduga dipakai Fathanah adalah mentransfer sejumlah uang ke orang lain atau membeli aset yang kemudian diatasnamakan orang lain. Sejauh ini, KPK menyita 10 aset yang diduga terkait dengan Fathanah. Pada Kamis (2/5/2013) pekan lalu, misalnya, KPK menyita satu unit Honda Jazz putih dari seorang model cantik bernama Vitalia Shesya.

Honda Jazz bernomor polisi B 15 VTA itu diperoleh Vitalia dari Fathanah yang diakuinya sebagai seorang teman. Selain Jazz, Vitalia juga mendapatkan sejumlah uang yang kemudian dibelikan jam tangan mewah merek Chopard. Harga jam tangan asal Swiss ini ditaksir sekitar Rp 70 juta.

Bukan hanya ke Vitalia, uang Fathanah juga mengalir ke artis Ayu Azhari. KPK menemukan aliran uang Rp 20 juta dan 1.800 dollar AS dari Fathanah ke artis dengan nama asli Siti Khadijah Azhari itu. Kepada penyidik, Ayu mengaku bahwa uang tersebut merupakan pembayaran uang muka karena dia bersedia manggung dalam acara-acara terkait PKS yang ditawarkan Fathanah. Ayu telah mengembalikan uang tersebut kepada KPK pekan lalu.

Masih terkait Fathanah, KPK menyita pula satu mobil Honda Freed dari seorang wanita bernama Tri Kurnia Rahayu. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Tri mengembalikan Honda Freed bernomor polisi B 881 LAA itu kepada KPK seusai pemeriksaannya sebagai saksi Fathanah dua hari lalu.

Selain mobil, Tri mengembalikan gelang bermerek Hermes yang harganya sekitar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta serta jam tangan Rolex dengan harga di atas Rp 10 juta. Barang-barang itu diperoleh Tri dari Fathanah yang juga diakuinya sebagai teman. "Tri yang mengaku sebagai teman Fathanah," kata Johan, Selasa (7/5/2013).

Para lelaki juga

Uang dari Fathanah rupanya tidak hanya mengalir ke para wanita. Uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi itu pun diketahui mengalir ke kas pengurus PKS di daerah. Salah satunya diduga mengalir untuk mendanai pemenangan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.

Ilham mengungkapkan hal ini seusai diperiksa KPK sebagai saksi Fathanah, Senin (6/5/2013). Dia mengaku baru tahu dari penyidik bahwa uang di DPW PKS yang digunakan untuk pemenangannya itu ada yang berasal dari Fathanah. "Katanya dana yang ditransfer ke DPW itu dari pencucian uang AF (Ahmad Fathanah), saya kaget. Nilai (uang)-nya, tanya penyidik," kata dia.

Ilham mengenal Fathanah sebagai seorang teman. Fathanah, katanya, dikenal sebagai salah satu tokoh besar di Sulsel. Fathanahlah yang menjembatani Ilham dengan para petinggi PKS.

Lalu, Selasa (7/5/2013), KPK memeriksa Saldi Matta sebagai saksi Fathanah. Dia adalah adik dari Presiden PKS Anis Matta. Seusai diperiksa, Saldi mengaku pernah mendapatkan transferan uang Rp 50 juta dari Fathanah. Menurut Saldi, uang tersebut merupakan pembayaran utang. Pada September tahun lalu, Fathanah berutang pada Saldi dan baru membayarnya pada Januari 2013.

Satu per satu orang yang diduga menerima aliran dana Fathanah diperiksa KPK. Lembaga antikorupsi itu pun menjadwalkan pemeriksaan Anis Matta sebagai saksi untuk kasus dugaan pidana pencucian uang Fathanah. Lantas, dalam kaitan apa KPK memeriksa Anis? Apakah dia juga menerima aliran dana Fathanah?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com