Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 25 Caleg DPR Terdaftar Lebih Satu Dapil

Kompas.com - 06/05/2013, 21:20 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — KPU menemukan sekitar 25 calon anggota DPR yang terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan atau lebih dari satu partai politik. Selain itu, banyak sekali caleg yang belum melengkapi berkas. Hal ini terungkap dalam rapat pleno KPU yang diselenggarakan, Senin (6/5/2013), mulai tengah hari sampai petang di Jakarta.

"Caleg ganda sekitar 25 orang. Ada yang terdaftar di 2 daerah pemilihan, lebih dari 1 partai, ada juga yang terdaftar sebagai caleg DPR dan caleg DPD," kata anggota KPU, Arief Budiman. Selain itu, banyak sekali caleg yang juga belum melengkapi berkas-berkas persyaratannya.

Kekurangan berkas dan caleg tak memenuhi syarat akan disampaikan KPU kepada partai-partai politik peserta Pemilu Selasa (7/5/2013) pagi. Selain itu, mengantisipasi kemungkinan parlemen yang kurang siap bertugas setelah Pemilu 2014, setiap anggota dewan yang terpilih semestinya menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan. Hal ini setidaknya akan mempersiapkan anggota legislatif menghadapi berbagai tugasnya.

Wakil Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia Reni Suwarso, Sabtu (4/5/2013), seusai rapat kerja CEPP di Depok, menjelaskan, masalah kualitas caleg dihadapi sejumlah negara. Bahkan, di negara maju, caleg tidak berkualitas tetap ada kendati jumlahnya sedikit. Untuk Indonesia yang masih membangun demokrasi, perlu terobosan-terobosan untuk mendongkrak kualitas para caleg.

"Setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Namun, kami mendorong anggota legislatif yang terpilih untuk mengikuti pelatihan sebelum mulai bekerja. Di Amerika Serikat pun, anggota Senat wajib pelatihan di kampus selama enam bulan (dengan penyesuaian tingkatan yang diikuti)," tuturnya.

Pelatihan akan mempersiapkan anggota terpilih menghadapi berbagai prosedur di DPR, proses legislasi, atau pengawasan pemerintahan. Selain itu, Reni juga menempatkan mahasiswa-mahasiswanya dalam program magang untuk memperkuat kapasitas anggota-anggota DPR.

Mahasiswa bisa membantu memberikan opini segar sambil belajar politik praktis. Beberapa langkah terobosan ini dirasa mampu mengatasi masalah kualitas parlemen. Apalagi, caleg yang ditawarkan partai-partai politik berasal dari latar belakang yang sangat bervariasi mulai aktivis partai, aktivis LSM, pengusaha, mantan birokrat dan mantan anggota TNI/Polri, serta selebritas.

Pengajar Pascasarjana di FISIP UI, Abdul Aziz, menambahkan, tradisi menawarkan caleg dari kalangan artis, bekas pejabat, serta keluarga sudah berulang-ulang terjadi. Dari pengalaman yang ada itu, masyarakat tidak bisa berharap banyak dengan kualitas parlemen hasil Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com