Presiden, Kembalikan Gelar Pahlawan ke Inggris!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Pada bulan Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

Nurul menuturkan pengembalian gelar penghargaan presiden perlu dilakukan karena pemerintah Inggris juga pernah mendatangi Papua, melakukan aktivitas seperti sidak tanpa melalui jalur diplomatik dan tanpa Standard Of Procedure (SOP). Kali ini, kata Nurul, Inggris telah ceroboh tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Nurul pun menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

"Kekayaan ini dibarter dengan dukungan politik dari negara-negara yang berambisi mendukung dengan janji-janji kompensasi tertentu," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahkan sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Mark menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.