Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MNC: Pemirsa Tinggalkan Media Partisan

Kompas.com - 06/05/2013, 13:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu komisaris independen MNC Group, Irman Gusman, akan meminta transparansi dari pihak manajemen grup media massa itu terkait dengan dugaan keberpihakan siaran televisi RCTI dan Indovision untuk kepentingan Partai Hanura. Irman menuturkan sebagai lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, MNC Group tidak bisa berafiliasi ke satu parpol.

"Media yang berafiliasi ke parpol akan ditinggalkan pemirsa. Kalau media itu menyiarkan dirinya terus, lama-lama tentu akan ditinggalkan publik," ujar Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Irman yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengaku belum mengetahui soal video yang menampilkan pengarahan konten RCTI dan Indovision khusus untuk Partai Hanura. Menurut Irman, dirinya memiliki hak meminta transparansi manajemen terkait hal itu.

"Pak Hary Tanoe berpartai itu biasa saja karena haknya. Tapi apakah partai pak Hary itu membayar atau tidak ketika beriklan di MNC? Kalau tidak, saya rasa tidak mungkin. Ini kan perusahaan terbuka," ucap Irman.

Menurut Irman, kendati dimiliki oleh tokoh partai politik, grup MNC ini tidak bisa serta-merta jadi alat politik satu partai. Frekuensi publik yang dipakai MNC Grup, katanya, juga harus bisa dimanfaatkan semua pihak. "Sebagai perusahaan publik, tidak bisa diarahkan dan harus memberikan porsi yang sama untuk partai-partai lainnya," tuturnya.

Jika ada pihak yang keberatan atas konten media massa yang partisan, lanjut Irman, mereka bisa langsung mengadukannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia juga mendukung perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi wasit yang tegas dalam mengatur kampanye melalui media massa.

Sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.

Adapun, berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu. "Tetapi saya lagi berunding dengan mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke pak Mirdasi."

"Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan mas Willy. Jadi Insya Allah.. Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya.. Kita kepingin ada satu channel di Inodvision itu yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman skalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com