Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Alternatif, Jokowi Masih di Atas Angin

Kompas.com - 05/05/2013, 12:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 10 tokoh yang pernah atau tengah memimpin daerah dianggap layak menjadi kandidat capres/cawapres alternatif. Seperti hasil riset atau survei belakangan ini, di urutan teratas masih ditempati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Menjelang Pemilu 2014 ini, belum banyak muncul kandidat calon presiden dan wakil presiden alternatif. Pemberitaan capres dan cawapres masih dikuasai tokoh-tokoh lama yang kini menduduki pimpinan partai politik.

Padahal, di luar tokoh tersebut, banyak tokoh daerah yang dianggap layak untuk diusung di Pilpres. Hal itu terlihat dari hasil riset Pol-Tracking Institute "Mencari Kandidat Alternatif 2014: Figur Potensi dari Daerah" yang dirilis di Jakarta, Minggu (5/5/2014).

Berikut 10 tokoh alternatif tersebut:

1. Jokowi (skor 82,54)
2. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (skor 76,33)
3. Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (skor 70,38)
4. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (skor 70,31)
5. Bupati Kutai Timur Isran Noor (skor 70,14)
6. Mantan Gubernur Sumatera Barat yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (skor 70,01)
7. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (skor 69,93)
8. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto (skor 69,78)
9. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang (skor 68,39)
10. Mantan Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (skor 68,38).

 

Bagaimana skor tersebut bisa muncul? Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Handa Yuda mengatakan, awalnya pihaknya menyusun 100 tokoh yang pernah menjadi kepala daerah di era reformasi atau dipilih langsung oleh rakyat. Dari 100 tokoh itu, kemudian diseleksi menjadi 14 tokoh terbaik melalui beberapa focus grup discussion.

Sebanyak 14 tokoh terbaik itu kemudian dinilai oleh 100 juri melalui wawancara langsung atau melalui kuesioner antara Maret-April 2013 . Mereka yang menjadi juri berlatar belakang akademisi bergelar profesor, rektor/guru besar universitas terkemuka, politisi, pakar berbagai bidang bergelar doktor, politisi senior berbagai parpol, pimpinan LSM, tokoh masyarakat dan agama, jurnalis dan tokoh media massa, pengamat politik, serta tokoh pemuda dan mahasiswa.

Aspek yang dinilai, yakni integritas, intelektual/gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian mengambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Hanta menambahkan, riset itu dilakukan lantaran publik mulai jenuh terhadap "menu" yang ditawarkan parpol. Tokoh lama ingin kembali maju kembali di Pilpres 2014 . Padahal, kata dia, banyak figur daerah yang sukses memimpin daerah dan berpotensi menjadi pemimpin nasional. Mereka layak diangkat untuk menambah "menu" calon pemimpin selanjutnya.

"Persoalan disambut publik seperti apa, paling tidak kita sampaikan mereka punya potensi," pungkas Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com