Kamis, 31 Juli 2014

News / Nasional

Perbudakan Buruh

Muhaimin: Hukum Berat Penyekap Buruh

Sabtu, 4 Mei 2013 | 21:46 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, Banten, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Muhaimin mengintruksikan pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dan bergabung dengan polisi mengidentifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat, "kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPNS) tengah melakukan penyidikan atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum. Petugas pengawas akan menuntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

"Hal penting lainnya adalah langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras "perbudakan" 46 buruh di pabrik kuali tersebut. Iqbal menuntut Bupati Tangerang mencopot kepala dinas tenaga kerja yang membiarkan praktik eksploitasi buruh terjadi.

Buruh ini diantar seorang perantara untuk bekerja di pabrik kuali dengan upah Rp 700.000 per bulan. Mereka disekap dan dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa libur.

"Kasus ini menjelaskan bahwa sistem kerja outsourcing masih marak terjadi akibat pengawasan yang lemah. Kasus ini terjadi di daerah yang dekat pusat kekuasaan sehingga bisa dipastikan masih banyak kasus serupa di daerah lain," kata Iqbal.


Penulis: Hamzirwan
Editor : Marcus Suprihadi