Muhaimin: Hukum Berat Penyekap Buruh - Kompas.com

Muhaimin: Hukum Berat Penyekap Buruh

Kompas.com - 04/05/2013, 21:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, Banten, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Muhaimin mengintruksikan pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dan bergabung dengan polisi mengidentifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat, "kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPNS) tengah melakukan penyidikan atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum. Petugas pengawas akan menuntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

"Hal penting lainnya adalah langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras "perbudakan" 46 buruh di pabrik kuali tersebut. Iqbal menuntut Bupati Tangerang mencopot kepala dinas tenaga kerja yang membiarkan praktik eksploitasi buruh terjadi.

Buruh ini diantar seorang perantara untuk bekerja di pabrik kuali dengan upah Rp 700.000 per bulan. Mereka disekap dan dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa libur.

"Kasus ini menjelaskan bahwa sistem kerja outsourcing masih marak terjadi akibat pengawasan yang lemah. Kasus ini terjadi di daerah yang dekat pusat kekuasaan sehingga bisa dipastikan masih banyak kasus serupa di daerah lain," kata Iqbal.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisHamzirwan
    EditorMarcus Suprihadi
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Nasional
    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Regional
    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Internasional
    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Megapolitan
    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Nasional
    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Regional
    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Regional
    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Regional
    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Nasional
    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Megapolitan
    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Internasional
    'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    "Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    Megapolitan
    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Internasional
    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Regional
    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Nasional

    Close Ads X