Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Ajukan Caleg Artis

Kompas.com - 30/04/2013, 06:40 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tren partai mengajukan calon anggota legislatif, Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan tidak mengajukan satu pun caleg dari kalangan pesohor untuk Pemilu 2014 ini. Meski sebagian selebritis itu punya kemampuan, tetapi mereka sulit memenuhi syarat rekam jejak bagus dan loyal pada partai, serta diterima oleh kader.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (29/4).

Pada Pemilu 2014, sejumlah partai politik kembali mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan pesohor, seperti penyanyi, bintang iklan, dan pemain film atau sinetron. Mereka masuk daftar caleg sementara (DCS) yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mohamad Sohibul Iman menjelaskan, PKS sejak awal dideklarasikan sebagai partai kader sehingga menggunakan tatacara kader dalam rekrutmen caleg. Untuk itu, partai menetapkan tiga kriteria. Pertama, caleg harus memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di parlemen.

Kedua, punya rekam jejak moral dan loyalitas pada partai. Ketiga, setiap caleg mesti diterima oleh kader partai yang dijajaki lewat pemilihan internal raya. Para pesohor sulit memenuhi tiga syarat itu sekaligus, terutama rekam jejak loyal pada partai dan diterima kader.

"Bagaimana pesohor punya loyalitas partai, kalau mereka dicomot begitu saja di tengah jalan," katanya. Sohibul Iman tidak menampik bahwa kalangan pesohor memiliki popularitas yang merupakan modal besar untuk terpilih dalam pemilu legislatif secara langsung dengan sistem suara terbanyak.

Namun, popularitas saja dianggap tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai legislatif yang berkualitas. Meski demikian, PKS tetap membuka diri terhadap tokoh-tokoh dari luar kader sendiri.

"Kami tidak menutup sama sekali hadirnya tokoh-tokoh berkualitas dan bereputasi baik, seperti dari jalur Dewan Pakar, baik di pusat maupun daerah. Jadi, kami tetap seimbangkan antara kaderisasi dan perluasan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com