Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Kapolda Jabar

Kompas.com - 29/04/2013, 16:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Susno yang menolak untuk dieksekusi oleh pihak kejaksaan meski putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan tindakan melawan hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo pun diminta turun tangan untuk menangani persoalan ini. Ada indikasi perlakuan istimewa yang diberikan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Angkawijaya kepada mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji.

Hal itu dikatakan Koordinator Riset Imparsial Ghufron Mabruri, Senin (29/4/2013). Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Susno telah mencoreng wibawa hukum. Karena sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang penegakkan hukum, Susno tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Apapun alasannya, tidak bisa dan tidak boleh seorang warga negara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap lari dari proses eksekusi," kata Ghufron.

Terkait upaya perlindungan, Ghufron menyatakan, Kapolri seharusnya mengevaluasi dan menindak tegas tindakan Irjen Tubagus jika memang terbukti memberikan perintah untuk melindungi Susno. Polri, menurutnya, seharusnya dapat bekerja sama dengan kejaksaan pada saat penangkapan Susno.

"Jika Mabes Polri tidak melakukan evaluasi terhadap Kapolda Jabar, maka benar adanya Mabes Polri melindungi Susno Duadji. Penting untuk diingat, sikap Susno adalah bentuk sikap melawan hukum sehingga evaluasi terhadap Kapolda Jawa Barat adalah keharusan," katanya.

Hal yang harus dilakukan kejaksaan saat ini, menurutnya, harus bekerja sama secara aktif dengan Mabes Polri agar jenderal bintang itu dapat segera dieksekusi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com