Bela Susno, Yusril Tak Cerdas

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dalam membela mantan Kabreskrim Komjen (Purn) Susno Duadji bisa berbahaya bagi elektabilitas PBB. Sebagai pimpinan parpol dan pengacara, Yusril seharusnya dapat memosisikan dirinya ketika membela Susno.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Sebagai pimpinan parpol, Yusril seharusnya tidak melakukan manuver politik yang berbahaya. Kader partai yang memiliki urusan dengan hukum tentu saja akan memberikan dampak bagi partai itu sendiri. Terlebih, jika persoalan hukum itu berkaitan dengan kasus korupsi.

"Terutama bagi PBB yang baru muncul kembali. Saya rasa tidak cukup cerdas dalam manuver politik. Apalagi sampai pasang badan dengan pimpinan partai," kata Yunarto saat dihubungi, Jumat (26/4/2013).

Yunarto mengungkapkan, nama besar PBB tidak dapat terlepas dari personal branding Yusril sebagai pimpinan parpol. Untuk itu, sebaiknya Yusril dapat berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai karena berniat untuk membela Susno, langkahnya mendulang kecaman dari konstituen.

"Keberanian Yusril seperti itu justru bisa menjadi blunder bagi partainya," katanya.

Perdebatan Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah, dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya.

Pemohon meminta untuk mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012.

Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menyatakan, Pasal 197 Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan bahwa surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain itu, MK memutuskan perubahan bunyi Pasal 197 Ayat (2), dengan menghapus bagian huruf "k" menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".