Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suap Lahan Makam, KPK Periksa Wakil Bupati Bogor

Kompas.com - 25/04/2013, 12:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman terkait penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah pengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum, Kamis (25/4/2013). Karyawan akan diperiksa sebagai saksi untuk lima tersangka kasus itu.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.

Adapun Karyawan sudah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dia tidak berkomentar banyak. "Nanti ya," ucapnya.

KPK memeriksa Faturachman karena dianggap tahu seputar kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum tersebut. Pihak Bupati Bogor merupakan pihak yang berwenang menerbitkan izin lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK menggeledah ruangan Bupati Bogor terkait penyidikan kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka. Iyus diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan seorang yang diduga perantara bernama Nana Supriatna. Pemberian hadiah tersebut diduga berkaitan dengan kepengurusan izin pengelolaan lahan seluas 100 hektar di Desa Antajaya, Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat.

Lahan itu diduga akan dibangun taman pemakaman bukan umum, padahal lahan ini masuk dalam kawasan konservasi. KPK juga menetapkan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor bernama Usep Jumenio serta pegawai honorer Pemkab Bogor Listo Welly Sabu sebagai tersangka atas dugaan ikut menerima uang. Ditemukan barang bukti berupa uang Rp 800 juta saat para tersangka tertangkap tangan beberapa waktu lalu.

Selain memeriksa Wakil Bupati Bogor, KPK juga memanggil saksi lainnya, yakni Kepala Perhutani Unit III Jawa Barat/Banten Bambang Sukmananto, Kepala Suku Bidang Non Usaha Badan Perizinan Kabupaten Bogor Zeki Zakaria, Koordinator Reklame Badan Perizinan Kabupaten Bogor Tina Suprihatna, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Rahmat Mulyana, Kasie Pemakaman DKP Pemkab Bogor Roni Sukmana, serta pihak lainnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kasus Suap Lahan Makam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com