Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adik Nazaruddin Jadi Caleg Demokrat, Apa Alasannya?

Kompas.com - 21/04/2013, 05:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Nasir, adik dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, kembali maju sebagai calon anggota legislatif untuk DPR-RI. Nama Nasir sebelumnya sempat disebut-sebut dalam kasus yang melibatkan kakaknya dan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota dewan. Lalu, apa alasan Partai Demokrat tetap memasang Nasir sebagai caleg?

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui bahwa Nasir tetap dicalonkan lagi oleh partainya. Posisi Nasir pun tak diganggu gugat. Ia tetap berada di nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Riau II. Agus berdalih bahwa partainya memberikan kebebasan dan hak sebagai kader kepada Nasir untuk maju sebagai caleg.

"Hingga kini dia (Nasir) masih caleg Demokrat, kita harus berikan kebebasan dan hak azasi sebagai kader," ujar Agus saat dihubungi Sabtu (20/4/2013) malam.

Nama Nasir sebelumnya sempat disebut-sebut dalam perkara kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin seperti dalam kasus korupsi Wisma Atlet di Kemenpora. Nasir bersama Nazaruddin dan dua orang lainnya mendirikan PT Anak Negeri, perusahaan yang diduga menjadi penghubung suap antara Kemenpora dengan rekanannya, PT Duta Graha Indah.

Nasir juga disebut-sebut diduga terlibat korupsi vaksin flu burung dan dugaan pemerasaan direksi PT Jomsostek. Pada tahun 2012 silam, Nasir juga pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota dewan untuk membesuk Nazaruddin di tahanan di luar jam besuk.

Meski nama Nasir kerap dikaitkan dengan sejumlah persoalan, Agus menilai Nasir tak bermasalah. Pasalnya, hingga kini tidak ada status hukum apa pun yang menjerat Nasir.

"Statusnya juga tidak ada masalah kenapa dipermasalahkan. Sehingga, partai Demokrat melihatnya kan dari segi hukum tidak masalah. Jadi kami harus berikan kesempatan yang sama," ucap Agus.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie pun membela Nasir. "Memangnya kalau kakaknya yang korupsi, adiknya juga sama. Apa kalau bapaknya korupsi, anaknya juga koruptor? kan tidak seperti itu," ucap Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com