Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Gagal Bayar, Pemerintah Cermati Utang Swasta

Kompas.com - 18/04/2013, 07:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mencermati naiknya utang luar negeri swasta untuk menghindari kemungkinan gagal bayar (default) dan mengingatkan pengusaha untuk mewaspadai pinjaman luar negeri. Tingkat utang terus diperhatikan, baik utang pemerintah maupun korporasi, untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mencermati bahwa perkembangan tingkat utang yang dilakukan oleh korporasi itu belakangan ini meningkat, antara lain karena memang tingginya pasokan kredit dari luar negeri," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Rabu (17/4/2013). Namun, ujar dia, tren peningkatan utang swasta ini juga punya risiko pembalikan yang dapat memicu instabilitas ekonomi.

Pemerintah harus memantau utang swasta karena pemanfaatannya dapat menimbulkan berbagai risiko (mismatch) dan melahirkan krisis seperti yang pernah terjadi di AS pada 2008. Pemantauan antara lain dilakukan melalui instrumen pajak. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan instrumen lain untuk meningkatkan transparansi pinjaman luar negeri. "Ini sedang kami lihat lebih lanjut, yang pasti transparansi harus meningkat, jadi kalau ada peminjaman utang dijelaskan asalnya dan peruntukkannya," kata Mahendra.

Mahendra mengharapkan dengan adanya kendali tersebut maka pengawasan terhadap peningkatan utang luar negeri swasta dapat ditingkatkan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. "Jadi jangan tanpa ada kendali sama sekali sehingga risiko sektor keuangan menjadi terbuka," ujarnya. Berdasarkan data Bank Indonesia per Januari 2013, total utang luar negeri swasta baik bank maupun bukan bank telah mencapai 125,05 miliar dollar AS.

Sektor keuangan, jasa perusahaan, dan persewaan merupakan kelompok yang paling dominan menarik utang luar negeri dengan nominal 33,45 miliar dollar AS atau 26,8 persen dari total utang. Menyusul, sektor industri pengolahan/manufaktur sebesar 25,67 miliar dollar AS serta pertambangan dan penggalian sebesar 21,08 miliar dollar AS.
Dari total utang luar negeri swasta tersebut, sebanyak 36,28 miliar dollar AS merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, dan 88,77 miliar dollar AS merupakan utang jangka panjang atau lebih dari satu tahun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com