KPK: Gratifikasi Layanan Seksual Bisa Dirumuskan dalam Dakwaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi tidak hanya berbentuk uang atau barang, melainkan pemberian dalam arti luas, termasuk layanan seksual. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain.

Lebih jauh Bambang mengatakan, saat ini penyidik KPK masih berkonsentrasi pada perkara dugaan gratifikasi uang atau penyuapan terkait kepengurusan perkara bantuan sosia; yang dituduhkan kepada Setyabudi dan tiga tersangka lainnya. “Yang sekarang ini adalah soal penyuapan jadi KPK sesuai dengan surat perintah penyidikan sekarang konsentrasinya di penyuapan,” ujarnya.

Adapun informasi mengenai layanan seksual yang diterima hakim Setyabudi ini berawal dari pengakuan tersangka lainnya, Toto Hutagalung. Ketua Gasibu Padjajaran yang disebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebut mengaku sering diminta Setyabudi menyediakan layanan seksual.

Pengacara Toto, Johnson Siregar, kepada Kompas mengatakan, saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK, terungkap soal permintaan layanan seksual setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Johnson mengatakan, Toto membeberkan di hadapan penyidik bahwa Setyabudi tak hanya meminta uang, tetapi juga layanan seksual. “Setiap Jumat mintanya,” ujar Johnson.

Setyabudi adalah salah satu anggota majelis hakim perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Ada tujuh terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dari perkara yang ditangani Setyabudi, vonis terhadap terdakwa rata-rata hanya 1 tahun. Padahal, dalam dakwaan jaksa, kerugian negara mencapai Rp 66,5 miliar.