Siapkan Logistik Pemilu, KPU Gandeng LKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014 mendatang. LKPP nantinya bertugas memberikan pendampingan selama pelaksanaan pemilu hingga memberikan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk keperluan pengadaan logistik pemilu.

"Misalnya, pengadaan paket surat suara. Pada 2004 lalu, KPU hanya bekerja sama dengan satu perusahaan pencetak kertas suara. Lalu pada 2009 kita bagi ke dalam beberapa region, sehingga memudahkan proses distribusi juga," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo usai penandatanganan MoU tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah antara LKPP dan KPU, Senin (15/4/2013).

Selain itu, Agus mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak melanggar aturan yang tercantum pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Membantu membuat dokumen pengadaannya seperti apa. Kalau lelang itu prosesnya seperti apa, memasukkannya kapan, diberi waktu berapa lama, nanti evaluasinya apa saja. Jadi terkait pengadaan akan kita evaluasi semua," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, kerja sama ini bertujuan mengulang kesuksesan pada pemilu 2009. Pada pemilu era tersebut, kata Husni, tak ada persoalan berarti terkait pengadaan barang dan jasa.

Kerja sama ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya persoalan yang mungkin terjadi selama proses pengadaan. "Seperti pada 2004 lalu, ada beberapa jenis persoalan pengadaan barang dan jasa yang diproses di instansi penegakan hukum, dan beberpa komisioner ada yang sempat menjadi terdakwa," ujarnya.