Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Juga Adakan Konvensi Capres dan Cawapres

Kompas.com - 11/04/2013, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan mengadakan konvensi calon presiden dan calon wakil presiden. Sekretaris Dewan Pakar PPP Ahmad Yani mengatakan, saat ini, partainya tengah menyusun mekanisme konvensi .

"PPP tidak menutup diri kepada putra-putri terbaik bangsa dengan membuka seluas-luasnya kepada umat Islam untuk mendaftar sebagai calon presiden/calon wakil presiden dari PPP. Kami membuka pintu kepada Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kader Islam lainnya untuk mendaftar dalam Konvensi Capres/Cawapres PPP," ujar Yani, dalam siaran persnya, Kamis (11/4/2013).

Yani mengatakan, ada beberapa alasan PPP akhirnya memutuskan menerapkan konvensi dalam penjaringan capres dan cawapres. "Pertama, tidak dibukanya ruang capres independen di konstitusi. Karena pasangan capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, dengan adanya konvensi, partainya berusaha menjawab kritik publik terhadap praktik oligarki partai. PPP, katanya, wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi umat Islam. 

"Hanya saja, secara garis besar, para pendaftar konvensi capres/cawapres PPP melakukan sosialisasi di struktur partai di wilayah. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat," ujarnya.

Dengan dibukanya mekanisme konvensi ini, ia meyakini, persoalan presidential treshold (PT) menjadi tidak relevan lagi. Ia juga yakin, pada Pemilu 2014 mendatang akan ada 12 capres/cawapres.

"Sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres/cawapres alternatif dengan pembatasan melalui presidential threshold merupakan sikap antiperubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru seperti Jokowi," katanya.

Baca juga topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com