Presiden Bisa Batalkan Qanun Lambang-Bendera Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh jika pemerintah Aceh dan DPR Aceh memutuskan tidak mengikuti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

"(Qanun) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang lain. Oleh karenanya itu batal," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Julian mengatakan, qanun bendera dan lambang Aceh harus tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal 6 ayat 4 PP tersebut berbunyi "desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI."

Julian menambahkan, masih ada waktu sekitar satu minggu bagi pemerintah Aceh maupun DPR Aceh untuk mencari solusi atas rekomendasi Kemendagri. Presiden SBY juga akan segera bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah bendera dan lambang Aceh.

Jika qanun bendera dan lambang Aceh nantinya dibatalkan, kata Julian, hal itu merupakan hal biasa. "Ada banyak Perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Kita tidak bicara soal mana tingkatannya yang lebih tinggi, tapi ini bertentangan dengan UU," pungkasnya.

Seperti diberitakan, DPR Aceh telah menyelesaikan jawaban atas klarifikasi Kemendagri yang meminta bendera dan lambang Aceh dirubah lantaran mirip lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam jawabannya, DPR Aceh tetap meminta agar qanun tetap berjalan karena menilai poin-poin klarifikasi tak berdasar.