Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Dikotomi Capres Sipil-Militer Tak Relevan Lagi

Kompas.com - 09/04/2013, 18:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dikotomi calon presiden dan wakil presiden dari latar belakang militer atau sipil dinilai sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Rakyat diyakini akan memilih pemimpin dengan melihat kejujuran, ketegasan, kecerdasan, dan pelayanannya.

"Presiden harus punya integritas, kapabilitas, serta utamanya leadership. Dengan demikian, latar belakang apa pun, kalau seorang capres punya integritas dan kapabilitas, ia yang akan dipilih," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Hal itu dikatakan Fadli menanggapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Partai Demokrat mengusung capres dengan berlatar belakang sipil dan cawapres berlatar belakang militer dalam Pemilu 2014.

Seperti diketahui, Partai Gerindra akan mengusung Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2014. Prabowo adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.

Fadli juga mengomentari adanya usulan agar gelar pendidikan capres nantinya minimal sarjana. Menurut dia, gelar sarjana tidak menjamin seseorang mampu menjadi presiden. Ia memberikan contoh tokoh-tokoh yang tidak memiliki gelar sarjana ketika memimpin, seperti Deng Xiaoping, Abdurrahman Wahid, Soeharto, dan Megawati Soekarnoputri.

"Bahkan, banyak miliuner pemimpin perusahaan besar yang tak lulus S-1, seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Pada diri presiden itu yang penting punya leadership untuk menjadi nakhoda pembawa perahu sampai ke pulau. Percuma ijazah S-3, tetapi tidak punya leadership. Leadership itu bukan dilihat dan didapat dari ijazah, melainkan dari pengalaman dan daya kreativitasnya," ujar Fadli.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, nama Prabowo termasuk salah satu nama yang paling difavoritkan menjadi calon presiden. Prabowo pernah maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2009 mendampingi calon presiden dari PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com