Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi "Buronan" DPR, Dahlan Iskan Siap Penuhi Panggilan

Kompas.com - 08/04/2013, 10:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (8/4/2013) ini. Sebelumnya, Dahlan selalu mangkir setiap kali dipanggil untuk dimintai penjelasannya tentang berbagai persoalan di perusahaan-perusahaan pelat merah. Dahlan pun disebut sebagai "buronan" DPR karena berulang kali mangkir.

"Ya, besok saya akan datang karena dipanggil Komisi VI," ujar Dahlan, seusai rangkaian perayaan Nyepi Nasional 2013, di Istora Senayan, Minggu (7/4/2013).

Dahlan mengatakan, pada pemanggilan kali ini dia akan menjelaskan tentang sistem outsourcing yang diterapkan BUMN-BUMN. Menurutnya, sistem outsourcing yang dikeluhkan para karyawan selama ini merupakan urusan direksi masing-masing perusahaan.
"Itu kan urusannya direksi masing-masing. Saya tidak melarang. Itu wewenang sepenuhnya di direksi masing-masing. Saya tidak berwenang. Itu urusannya direksi, bukan urusannya menteri," ucap Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan sempat disebut sebagai "buronan" DPR. Setidaknya, ada sejumlah komisi yang sempat memanggil Dahlan, yakni Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX. Komisi VI merupakan mitra kerja Kementerian BUMN, sementara komisi-komisi lainnya memanggil Dahlan untuk kasus tertentu, seperti Komisi VII untuk kasus PLN dan Komisi IX untuk kasus outsourcing.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning sudah memanggil Dahlan berkali-kali, tetapi tidak juga mendapatkan tanggapan. Sejumlah anggota Komisi IX bahkan mendatangi kediaman Dahlan untuk langsung meminta kesediaan Dahlan menghadiri rapat. Namun, saat itu Dahlan tidak ada di tempat. Ribka pun mengatakan Dahlan sebagai "buronan" DPR.

Terkait permintaan Komisi IX itu, Dahlan bersikeras tak mau memenuhi panggilan komisi itu. Alasannya, menurut dia, kementerian di bawahnya hanya bermitra kerja dengan Komisi VI.

"Komisi IX bukan mitra kerja kami, jadi kalaupun dipanggil, saya hanya akan jelaskan ke Komisi VI," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com