Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Penempatan Dokter di Pelosok Diperpanjang

Kompas.com - 03/04/2013, 08:47 WIB
Harry Susilo

Penulis

 SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan akan memperpanjang masa penempatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar mulai tahun 2013 ini untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga kesehatan di kawasan pelosok.     

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Selasa (2/4/2013), mengakui, persoalan ketimpangan persebaran dokter ini sangat terasa di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar. Untuk itu, mulai tahun 2013 ini, masa penempatan dokter PTT di kawasan tersebut ini akan ditambah dari awalnya hanya enam bulan menjadi dua tahun.     

"Hal ini sesuai dengan permintaan dari daerah. Mereka mengeluh kalau hanya enam bulan, (para dokter) ini baru dua bulan sudah pikir pulang," ujar Nafsiah, di Surabaya, Jawa Timur.     

Namun, Nafsiah menuturkan, kebijakan ini juga akan dibarengi dengan peningkatan insentif kepada dokter PTT. Selain itu, bagi dokter yang sudah ditempatkan lebih dari lima tahun di daerah pelosok dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.     

Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia masih kekurangan 12.371 dokter umum. Dari 33 provinsi, terdapat 27 provinsi yang tidak memenuhi kriteria jumlah dokter menurut ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).            

Sesuai dengan kriteria WHO, jumlah dokter yang ideal adalah satu dokter melayani 2.500 penduduk atau 40 : 100.000. Namun, Nafsiah mengakui, rasio jumlah dokter di Indonesia saat ini masih 33 per 100.000 penduduk. Timpangnya penempatan dokter membuat kurangnya tenaga kesehatan ini kian terasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com