Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

27 Provinsi Kekurangan Dokter

Kompas.com - 03/04/2013, 04:57 WIB
Harry Susilo

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Indonesia masih kekurangan 12.371 dokter umum. Dari 33 provinsi, terdapat 27 provinsi yang tidak memenuhi kriteria jumlah dokter menurut ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Memang jumlah dokter kita masih kurang. Tapi, yang jadi persoalan utama adalah persebaran yang timpang dan mutu dokter. Ada beberapa provinsi yang berlebih sementara yang lainnya kurang," ungkap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Selasa (2/4/2013) di Surabaya, Jawa Timur.

Sesuai dengan kriteria WHO, jumlah dokter yang ideal adalah satu dokter melayani 2.500 penduduk atau 40 : 100.000. Namun, menurut Nafsiah, rasio jumlah dokter di Indonesia saat ini masih 33 per 100.000 penduduk.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 27 provinsi di Indonesia yang masih kekurangan dokter dan jauh dari kriteria WHO. Di Sulawesi Barat misalnya, rasio jumlah dokter hanya 8 per 100.000 penduduk. Di Nusa Tenggara Timur juga hanya 9 dokter per 100.000 penduduk.

Jumlah dokter umum di Indonesia saat ini 88.309 orang. Jika merujuk kriteria WHO, dibutuhkan setidaknya 101.040 dokter umum di Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini.

Nafsiah mengatakan, dari enam provinsi yang sudah memenuhi kriteria, sebagian di antaranya memiliki jumlah dokter yang berlebih, seperti di DKI Jakarta yang memiliki rasio 139 dokter untuk 100.000 penduduk.

Persoalan kekurangan dokter di Indonesia ini baru dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, setiap tahun Indonesia bisa menghasilkan 7.000-an dokter, sedangkan yang memasuki masa pensiun hanya sekitar 2.000-an dokter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com