Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan SBY Layak Jadi Ketum Versi Fraksi Partai Demokrat

Kompas.com - 28/03/2013, 12:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua hari menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, suara dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi ketua umum partai itu terus menguat. Bahkan, fraksi yang mewakili partai ini di Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu membuat pernyataan dukungan, lengkap dengan alasannya.

"Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pencalonan Bapak SBY selaku ketua umum Partai Demokrat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pertimbangan Fraksi Partai Demokrat di DPR yang mendukung SBY sebagai ketua umum.

Pertama, SBY sebagai Presiden dari 2004 sudah menunjukkan prestasi dengan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,5 persen. Padahal, ekonomi dunia saat ini masih dilanda krisis.

Kedua, Partai Demokrat saat ini mendapat cobaan di mana partai ini harus kembali mengangkat citranya sebagai partai yang giat melakukan pemberantasan korupsi sehingga sosok SBY dinilai mampu mengangkat partai itu.

"Ketiga, tidak ada aturan ataupun undang-undang yang melarang Presiden menjabat atau merangkap sebagai ketum parpol. Ini sudah banyak yang presiden juga ketua umum partai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri," ujar Nurhayati.

Nurhayati pun meminta dukungan dan doa agar Partai Demokrat bisa kembali menata dan membersihkan partainya. "Kami hargai kritik dan saran masyarakat, tapi tolong hargai dan doakan kami, dukung agar Partai Demokrat bisa kembali jadi partai yang diinginkan masyarakat dalam memberantas korupsi," ucap dia.

Nurhayati mengaku SBY hingga saat ini memang belum memberikan keputusan apakah akan maju atau tidak dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat. Jika SBY bersedia, Nurhayati mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat yang berada di bawah Fraksi Partai Demokrat siap menyukseskan pencalonan SBY.

Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum.

Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketum, yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan. Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas, terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

    Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

    Nasional
    PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

    PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

    Nasional
    PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

    PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

    Nasional
    Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

    Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

    Nasional
    “Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

    “Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

    Nasional
    Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

    Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

    Nasional
    Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

    Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

    Nasional
    Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

    Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

    Nasional
    Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

    Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

    Nasional
    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    Nasional
    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Nasional
    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

    Nasional
    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Nasional
    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com